Dengan cara pelaku usaha mengajukan surat pernyataan permohonan perubahan data yang disampaikan ke DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian HelpDesk Kabupaten mengajukan permohonan kepada PIC Propinsi untuk diproses sesuai permohonan

NIB tidak bisa dicabut, kecuali dengan alasan khusus dengan menggunakan format penghapusan dari BKPM yang nantinya ditindak lanjuti oleh Bidang Pengendalian dan Advokasi DPMPTSP secara tertulis yang disampaikan kepada Deputi Pengendalian dan Pelaksanaan (Dalak)

Sektor migas tidak diproses melalui OSS sesuai peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, proses dilakukan hanya sampai penerbitan NIB

Yaitu pelaku usaha mendaftar antrian secara online di www.dpmptsp.kukarkab.go.id dan menyerahkan nomor antrian kepada petugas informasi untuk diarahkan ke loket yang dituju, sesuai izin yang akan diurus

Pelaku usaha membuat NIB, setelah itu mendapatkan SPP-IRT dari OSS yang belum efektif untuk digunakan sebagai syarat mengurus rekomendasi ke Dinas Kesehatan, kemudian pelaku usaha mengisi surat permohonan di Costumer Service DPMPTSP yang selanjutnya berkas dilansir ke Dinas Kesehatan untuk dilakukan peninjauan lapangan dan diterbitkan rekomendasi, setelah itu berkas kembali ke DPMPTSP untuk dikeluarkan SK SPP-IRT sebagai syarat untuk pemenuhan komitmen di OSS