Izin Usaha Tally Mandiri

Sektor Perhubungan

Persyaratan

  • Memiliki peralatan, termasuk peralatan teknologi informasi yang digunakan
  • Memiki modal usaha sebagai berikut: (1) Modal dasar paling sedikit Rp. 500.000.000,- untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan utama. (2) modal dasar paling sedikit Rp. 250.000.000,- untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan pengumpul. (3) Modal dasar disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan pengumpan-pengumpan
  • Memiliki tenaga ahli di bidang tally sebagai berikut : (1) Paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika TK II atau ahli kepelabuhan dan pelayaran berijazah D IV, atau Strata satu (SI) transportasi laut atau sederajat untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan utama. (2) Paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika TK III, atau ahli kepelabuhan dan pelayaran berijazah D III, atau sederajat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan pengumpul. (3) Tenaga ahli disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat, untuk perusahaan yang melakukan kegiatan tally di pelabuhan pengumpan-pengumpan.
  • Rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan dan asosiasi tally di pelabuhan setempat

Dasar Hukum

  • Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  • Undang-Undang RI Nomor 26Tahun 2007 tentang Pentaan Ruang
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  • Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
  • eraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik
  • Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017t entang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
  • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Standar,Norma, Prosedur dan Kreteria (NSPK) bidang laut
  • Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.40 Tahun 2017 tentang Penyelanggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelimpahan Kewenanan Pelayanan Perizinandan Non Perizinan