Izin Usaha Bongkar Muat Barang

Sektor Perhubungan

Persyaratan

  • Surat Permohonan diataas Materai Rp 6.000,- ditujukan kepada Kepala DPMPTSP KUKAR
  • melampirkan Fotokopi KTP Direktur atau yang bertanggu Jawab
  • melampirkan Fotokopi NPWP Perusahaan dan Direktur atau Yang Bertanggung Jawab
  • Salinan Akta Perusahaan
  • Surat Pengesahan / Pendaftaran Badan Hukum dari Kemenhumkam apabila Badan Usaha berbentuk (PT) atau Yayasan
  • Memiliki Modal Usaha : a. Modal DasarPerusahaan yang beroperasi di Pelabuhan Utama Rp 1.000.000.000,- ; b. Memiliki Modal Usaha : a. Modal Dasar Perusahaan yang beroperasi di Pelabuhan Regional Rp 500.000.000,-
  • memilik sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga ahli kualifikasi ahli nautika atau ahli ketatalaksanaan pelayaran Niaga yang dibuktikan dengan sertifikat / ijazah tenaga ahli tersebut
  • Rekomendasi / Pendapatan tertulis dari Otoritas Pelabuhan / unit penyelenggara Pelabuhan / Adpel / Kakanpel setempat terhadap keseimbangan penyediaan dan permintaan kegiatan usaha bongkar muat
  • Izin PMA dari BKPM (khusus bagi usaha patungan / join venture)
  • memiliki sekurang-kurangnya peralatan bongkar muat (Forklift, Pallet, Ship side net, Rope sling, Rope net, Wire net)

Dasar Hukum

  • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  • Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah
  • Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
  • Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Standar,Norma, Prosedur dan Kreteria (NSPK) bidang laut
  • Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.40 Tahun 2017 tentang Penyelanggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelimpahan Kewenanan Pelayanan Perizinandan Non Perizinan