Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau

Sektor Perhubungan

Persyaratan

  • Telah terdaftar dalam sistem OSS dan memiliki NIB dengan akta perusahaan yang didirikan khusus dibidang angkutan sungai dan danau; Persyratan Administrasi Lainnya: (1.) Pernyataan kesanggupan; (2.) Sertifikatsi Pengawakan; (3.) Memiliki personil yang memiliki keahlian di bidang angkutan sungai dan danau (awak kapal)
  • Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mempu menyimpan kendaraan sesuai dengan kendaraan yang dimiliki
  • Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan oleh Ditjen Hubdat
  • Menyusun rencana bisnis (businees plan) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen
  • Menyiapkan dokumen sistem manajemen keselamatan paling lama 3 (tiga) bulan sejak izin penyelenggaraan angkutan orang diberikan

Dasar Hukum

  • Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  • Undang-UndangRI Nomor 26Tahun 2007 tentang Pentaan Ruang
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentangPerangkat Daerah
  • Peraturan Presiden RINomor 91 Tahun 2017tentang PercepatanPelaksanaanBerusaha
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
  • Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
  • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Standar,Norma, Prosedur dan Kreteria (NSPK) bidang Darat
  • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2018 tentang layanan Angkutan secara Online pada Direktorat Perhubungan Darat
  • Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.40 Tahun 2017 tentang Penyelanggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintudan Pelimpahan KewenananPelayananPerizinandan Non Perizinan