Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

Sektor Perhubungan

Persyaratan

  • Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau berkerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermatrai dan ditandatangani pimpinan perusahaan
  • Surat perjanjian antara pemilikkendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang berbentuk badan hukum koperasi
  • Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek
  • Surat perjanjian antara pemilikkendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang berbentuk badan hukum koperasi
  • Surat rekomendasi dari Gubernur
  • Salinan STNK
  • Salinan SRUT (untuk kendaraan baru)
  • Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru)
  • Foto kendaraan yang akan diberi izin 3. Sistem mekanisme, dan prosedur Terlampir pada Lampiran I

Dasar Hukum

  • Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  • UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  • Peraturan Presiden RINomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
  • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Standar,Norma, Prosedur dan Kreteria (NSPK) bidang Darat
  • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2018 tentang layanan Angkutan secara Online pada Direktorat Perhubungan Darat
  • Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.40 Tahun 2017 tentang Penyelanggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelimpahan Kewenanan Pelayanan Perizinandan NonPerizinan