Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek

Sektor Perhubungan

Persyaratan

  • Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang
  • Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek
  • Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau berkerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermatrai dan ditandatangani pimpinan perusahaan
  • Surat perjanjian antara pemilikkendaraan atau anggota koperasi dengan perusahaan angkutan umum yang berbentuk badan hukum koperasi
  • Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek
  • Surat rekomendasi dari Gubernur dan salinan STNK
  • Salinan SRUT (untuk kendaraan baru)
  • Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru)
  • Foto kendaraan yang akan diberi izin

Dasar Hukum

  • Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  • Undang-Undang RI Nomor 26Tahun 2007 tentang Pentaan Ruang
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  • Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik
  • Peraturan Presiden RINomor 91 Tahun 2017tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
  • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018 tentang Standar,Norma, Prosedur dan Kreteria (NSPK) bidang Darat
  • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 23 Tahun 2018 tentang layanan Angkutan secara Online pada Direktorat Perhubungan Darat
  • Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.40 Tahun 2017 tentang Penyelanggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintudan Pelimpahan Kewenanan Pelayanan Perizinandan NonPerizinan