Izin Depo Peti Kemas

Sektor Perhubungan

Persyaratan

  • Nomor Induk Berusaha (NIB) Sesuai OSS
  • Akte Pendirian Perusahaan yang didirikan khusus untuk usaha jasa pengurusan Depo Petikemas
  • Modal dasar paling sedikit Rp. 20.000.000.000,- dan modal disetor RP. 5.000.000.000,- yang dibuktikan dengan bukti setor ke bank nasional atau yang memiliki aset Rp. 50.000.000.000,-
  • Persetujuan studi lingkungan dari instansi pemerintah daerah Kabupaten/Kota setempat dan provinsi termasuk didalamnya kajian lalu lintas
  • Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dari Gubernur , Bupati atau Wali Kota setempat.
  • Izin gangguan dan perlindunagn masyarakat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang
  • Dalam hal rencana lokasi depo peti kemas berada dalam DLKr pelabuhan harus dilengkapai dengan rekomendasi dari penyelenggara pelabuhan
  • PERSYARATAN TEKNIS :
  • Menguasai lahan paling sedikit untuk jangka waktu 3 tahun atau memiliki lahan untuk lokasi usaha dengan luas paling sedikit 5.000m2 yang dibuktikan dengan hak penguasaan atau kepemilikan tanah untuk usaha depo peti kemas yang berada diluar DLKr pelabuhan yang yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan menguasai lahan sesuai dengan kerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan atau operator untuk usaha depo peti kemas yang berada didalam DLKr pelabuhan
  • Memiliki atau menguasai lahan penupukan yang digunakan dengan kemampuan konstruksi menampung beban sebagai berikut: (a.) Minimal 4 (empat) tier peti kemas kosong (empty) dengan ukuran 20 feet. (b.) Minimal 2 (dua) tier peti kemas kosong (empty) dengan ukuran 20 feet.
  • Konstruksi lahan depo dapat mengunakan Paving., Aspal ;atau Beton/conrete
  • Memiliki peralatan paling sedikit: (a.) 1 (satu) Unit reach stacker (b.) 1 (satu) Unit top looder (c.) 1 (satu) Unit side looder (d.) 1 (satu) Unit forklift (e.) Fasilitas perbaikan dan perawatan peti kemas yang memenuhi persyaratan
  • Memiliki tenaga ahli paling sedikit 1 (satu) orang dengan kualifikasi ahli Nautika TK IIII atau 2 (dua) oarng ahli ketatalaksanaan atau transportasi laut berijazah Diploma III atau 2 (dua) orang ahli yang sederajat dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun dalam pengelolaan depo peti kemas dan tenaga survey peti kemas yang memiliki sertifikat Profesi

Dasar Hukum

  • Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  • Undang-Undang RI Nomor 26Tahun 2007 tentang Pentaan Ruang
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  • Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik
  • Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.40 Tahun 2017 tentang Penyelanggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelimpahan Kewenanan Pelayanan Perizinandan Non Perizinan
  • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Standar,Norma, Prosedur dan Kreteria (NSPK) bidang laut