Izin Angkutan Perairan Pelabuhan

Sektor Perhubungan

Persyaratan

Dasar Hukum

  • Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  • Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pentaan Ruang
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
  • Peraturan Presiden RINomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha
  • PeraturanPemerintah RI Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
  • Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Standar,Norma, Prosedur dan Kreteria (NSPK) bidang laut
  • Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No.40 Tahun 2017 tentang Penyelanggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelimpahan Kewenanan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan